JAKARTA, checkbind.com – Kekhawatiran PHK Global Panasonic: Buruh Indonesia Waspada. Panasonic Holdings baru saja mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran terhadap 10.000 karyawan di seluruh dunia. Separuh dari pemutusan ini akan terjadi di Jepang, sementara sisanya menyasar karyawan di luar negeri. Kabar ini langsung memicu kecemasan di kalangan pekerja Panasonic Indonesia.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan kekhawatirannya atas dampak kebijakan ini. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai PHK di Indonesia, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut tetap terbuka. “Kita tidak bisa menutup mata, terutama bagi pekerja kontrak dan sebagian kecil pekerja tetap,” ujar Iqbal pada Senin (11/5/2025).
Saat ini, Panasonic mempekerjakan sekitar 7.000 hingga 8.000 orang di Indonesia. Mereka tersebar di tujuh pabrik, dengan rincian dua di Jakarta, dua di Bekasi, satu di Bogor, satu di Pasuruan, dan satu di Batam. Pabrik-pabrik ini memproduksi beragam produk, mulai dari baterai, alat kesehatan, peralatan rumah tangga, hingga distribusi elektronik bermerek Panasonic.
“Buruh Panasonic di Indonesia kini dilanda kecemasan,” tegas Iqbal dengan nada tegas. Ia pun langsung menyerukan pentingnya kewaspadaan, sambil menekankan bahwa kebijakan PHK global ini tidak boleh menjadi dalih untuk melakukan pemutusan massal di dalam negeri. Terlebih lagi, ia secara khusus menyoroti nasib pekerja kontrak dan outsourcing yang paling rentan terdampak. Tanpa ragu, Iqbal mendesak pemerintah, “Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret sebelum situasi memanas dan memicu gejolak!”
Lebih lanjut, Iqbal menekankan pentingnya melibatkan serikat pekerja dalam proses efisiensi perusahaan. Hal ini bertujuan mencegah PHK sepihak yang merugikan karyawan. “Kami mendesak adanya audit ketat dan pengawasan transparan. Buruh tidak boleh menjadi korban dari keputusan bisnis global,” tegasnya.
Sebelumnya, Panasonic Holdings menjelaskan bahwa PHK ini merupakan bagian dari reformasi manajemen. Rencana tersebut diumumkan pada Jumat (9/5/2025). Perusahaan asal Jepang itu memperkirakan biaya restrukturisasi mencapai 130 miliar yen (sekitar Rp 14 triliun) dalam tahun fiskal berjalan.
meningkatkan efisiensi di tengah tantangan bisnis global. jadikan aktif
Reuters melaporkan bahwa Panasonic akan memfokuskan pengurangan karyawan pada anak perusahaan konsolidasinya, terutama di divisi penjualan dan administrasi (back-office). Perusahaan sengaja mengambil langkah ini untuk meningkatkan efisiensi menghadapi tantangan bisnis global yang semakin ketat.
Dengan situasi ini, nasib ribuan pekerja Panasonic di Indonesia masih menggantung. Serikat pekerja terus mendesak pemerintah dan perusahaan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum. Jika tidak, gelombang protes mungkin tidak terhindarkan.
Sebagai informasi, Panasonic merupakan salah satu perusahaan elektronik terkemuka dunia. Namun, tekanan ekonomi dan persaingan global memaksa mereka melakukan restrukturisasi. Pekerja Indonesia berharap kebijakan ini tidak mengorbankan hak-hak mereka.
Iqbal kembali menegaskan, “Kami akan terus memantau perkembangan ini. Jika terjadi pelanggaran, kami siap melakukan upaya hukum dan aksi massa.”
Sementara itu, pihak manajemen Panasonic Indonesia belum memberikan tanggapan resmi. Para buruh pun masih menunggu kepastian, sambil berharap kebijakan global tidak berdampak buruk bagi mereka.
Di tengah ketidakpastian ini, seruan untuk dialog terbuka semakin menguat. Baik pekerja, serikat, maupun pemerintah diharapkan dapat bekerja sama mencari solusi terbaik.
Jika PHK benar terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga perekonomian lokal. Pasalnya, Panasonic menjadi salah satu penyedia lapangan kerja besar di sejumlah daerah.
Oleh karena itu, KSPI mendesak agar semua keputusan diambil dengan prinsip keadilan. “Jangan sampai efisiensi perusahaan mengorbankan kesejahteraan buruh,” pungkas Iqbal.
Kini, bola berada di tangan Panasonic dan pemerintah. Respons cepat dan kebijakan yang berpihak pada pekerja dinilai menjadi kunci mencegah gejolak sosial.
