BEKASI, Checkbind.com – Ratusan pelajar SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, geram dan turun ke jalan pada Selasa (6/3/2025). Mereka protes keras soal dugaan pungutan liar yang dibungkus sebagai “sumbangan” untuk pembangunan gedung dan pembelian AC. Tak hanya itu, siswa mengaku pihak sekolah memaksa mereka memberi tanda tangan sebagai bukti kehadiran di acara yang sudah berbulan-bulan lampau.
“Kami Mau Transparansi, Bukan Cuma Tanda Tangan Buta!”
“Kami bingung, buat apa tanda tangan itu? Apa maksudnya?” ujarnya.
Sekolah Beralasan Tanda Tangan untuk Perbaikan SPJ
Menanggapi gelombang protes ini, Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadhan, langsung memberikan penjelasan.
“Kami akui ada keterlambatan dalam proses administrasi,” jelas Sahri, “makanya baru sekarang kami meminta tanda tangan mereka. Kami paham ini bisa menimbulkan kesan tidak transparan bagi siswa.”
Ada bukti foto dan laporan. Entah kenapa isu ini muncul lagi,” tegasnya.
Masalah Lain: UKS Tak Layak dan Pungli yang Tak Jelas
Sebelumnya, aksi damai ini juga menyoroti dugaan pungutan liar berkedok sumbangan. Siswa menuntut transparansi penggunaan dana, mengingat fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sangat memprihatinkan. “UKS cuma ada meja tanpa kursi, kasur tidak ada, obat-obatan kosong dua bulan terakhir,” ujar salah satu pengurus UKS.
Mirisnya, pengurus UKS terpaksa pakai uang pribadi untuk beli obat bagi siswa yang sakit. “Kami tidak mau diam lagi. Kami butuh jawaban, bukan janji!” seru salah satu peserta aksi.
Siswa Minta Sekolah Lebih Terbuka
Aksi ini menunjukkan betapa siswa sekarang lebih kritis dan berani menyuarakan ketidakadilan. Mereka tidak mau lagi jadi “ATM berjalan” untuk pungutan tidak jelas. Tuntutan mereka sederhana: transparansi dalam setiap kebijakan sekolah.
Mereka sekarang menuntut sekolah meningkatkan profesionalitas dan transparansi dalam mengelola setiap dana dan kegiatan.
“Kami akan terus bergerak sampai ada kejelasan,” tandas salah satu koordinator aksi.
Dengan gelombang protes yang terus bergulir, pelajar SMAN 9 Tambun Selatan membuktikan satu hal: generasi muda sekarang tak lagi diam melihat ketidakadilan. Mereka bersuara lantang, menuntut transparansi, dan menolak jadi korban pungli atau manipulasi administrasi.
Kini, bola sepenuhnya ada di pihak sekolah.Pertama-tama, bukalah seluas-luasnya seluruh dokumen terkait pungutan dan laporan SPJ kegiatan. Transparansi mutlak diperlukan untuk memulihkan kepercayaan siswa.
Tak berhenti di situ, segeralah benahi fasilitas UKS yang selama ini terbengkalai. Tambahkan kasur, lengkapi obat-obatan, dan pastikan ruangan itu layak digunakan sebagai tempat pertolongan pertama.
Yang tak kalah penting, ajaklah perwakilan siswa duduk dalam tim pengawas dana sekolah. Dengan melibatkan mereka langsung, pengelolaan keuangan akan lebih akuntabel dan terhindar dari kecurigaan.
Baca juga: Pelajar SMP Depok Dianiaya Saat Main Skateboard, Simak lengkapnya
Poin-poin krusial ini harus segera dieksekusi, karena setiap detik penundaan hanya akan memperkeruh suasana dan memicu ketidakpercayaan yang lebih dalam.
Masyarakat pun turut mengawasi. Orang tua murid mulai berani bertanya, media terus memberitakan, dan dinas pendidikan setempat harus turun tangan. Jika sekolah tetap bergeming, bukan tidak mungkin aksi ini akan meluas menjadi gerakan yang lebih besar.
Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian nyata bagi dunia pendidikan. SMAN 9 Tambun Selatan punya dua pilihan: menjadi contoh buruk sekolah otoriter, atau pelopor transparansi yang diapresiasi. Para siswa sudah menunjukkan keberanian mereka. Sekarang, giliran pihak sekolah membuktikan niat baiknya.
Satu pesan tegas dari para pelajar: “Kami bukan mesin ATM, kami generasi yang melek hak!” Momentum ini harus menjadi cambuk bagi semua sekolah di Indonesia untuk berbenah. Sebab, pendidikan berkualitas butuh lebih dari sekadar gedung megah, tapi juga integritas yang tak tergoyahkan!
